EMIS 4.0


Apakah madrasah harus menggunakan Emis 4.0? Ini Penjelasan dan Panduan Lengkapnya —

Madrasah wajib menggunakan aplikasi Emis terbaru yakni Emis 4.0. Sebagai aplikasi yang baru, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahului. Karenanya inilah hal-hal penting terkait dengan Emis 4.0 yang harus dipahami oleh pengguna Emis 4.0 baik operator (staf atau pengelola lembaga) dan kepala madrasah (Ketua Lembaga).

Hal-hal penting terkait Emis 4.0 ini Timsiap susun dalam bentuk tanya jawab. tentu untuk memudahkan para pembaca dalam memahami poin-poin yang terkandung di dalamnya.

Terbagi dalam tiga hal pokok yang terkait dengan (1) pertanyaan umum, (2) Kepala Lembaga (Kepala Madrasah), dan (3) Staf Lembaga (operator madrasah). Kesemuanya semoga memudahkan operator dan Kamad dalam mensukseskan Bulan Data Pendis. Bapak Ibu Operator Madrasah Silahkan Koordinasi dengan Tim tim emis 4.0

Pertanyaan Umum

Apakah madrasah harus menggunakan Emis 4.0?

Setelah tanggal 10 Mei 2021, pemutakhiran data RA dan Madrasah wajib menggunakan Emis 4.0 (Emis Baru). Aplikasi emis yang sebelumnya, Emis Online dan Aplikasi Feeder Emis (AFE) akan ditutup aksesnya.

Bagaimana proses migrasi data siswa dari Emis Lama ke Emis Baru?

Migrasi data siswa dari Emis Lama ke Emis Baru (Emis 4.0) dilakukan otomatis by system. Data siswa yang dimigrasi adalah hasil cut off tanggal 26 Maret 2021. Jadi data siswa yang diupdate setelah tanggal tersebut tidak akan ikut termigrasi.

Kenapa Data Guru tidak terisi?

Saat ini yang dilakukan proses migrasi adalah data siswa. Sedang untuk data guru dan tenaga kependidikan belum dilakukan migrasi data dari Emis Lama ke Emis 4.0. Kapan akan dilakukan migrasi data GTK? Tunggu informasi selanjutnya.

Kenapa menu Cetak BAP tidak muncul?

Di Emis 4.0 saat ini baru diaktifkan menu konfirmasi. Belum ada menu Berita Acara Pendataan (BAP). Apa yang dilakukan jika terjadi masalah selama proses pemutakhiran data di Emis 4.0?

Kepala Lembaga

Apa Tugas Kepala Lembaga?

Kepala Madrasah harus selalu melakukan cross check terhadap data yang diisi oleh operator. Karena itu di EMIS 4.0 ada akun Kamad yang berfungsi untuk mengontrol kualitas data. Dengan kata lain Kepala Madrasah tidak boleh hanya “pasrah bongkokan” kepada operator.

Apa yang dilakukan jika email yang didaftarkan kepala lembaga tidak aktif atau tidak bisa diakses?

BACA JUGA:   Surat Pemberitahuan Batas Waktu Pencairan/Aktivasi Rekening PIP Tahun 2020

Email kepala harus aktif dan bisa diakses karena sewaktu-waktu ada notifikasi ke email tersebut. Jika tidak dapat diakses atau tidak aktif silakan lakukan daftar ulang.

Adakah hal khusus yang harus dilakukan pengelola lembaga?

Selain mengawasi dan memverifikasi perubahan data (jika diperlukan), pengelola lembaga perlu untuk mempersiapkan Surat Tugas. Surat Tugas ini nantinya akan diupload di laman Emis 4.0

Bagaimana jika Kepala Madrasah mutasi ke madrasah lain?

Tidak ada fitur mutasi akun Kepala Madrasah. Sehingga jika terjadi pergantian Kepala Lembaga, harus melakukan pendaftaran ulang di madrasahnya yang baru.

Cara Registrasi Akun Emis untuk Kepala Madrasah

Operator Madrasah

Bagaimana jika terjadi perubahan operator di madrasah?

Jika terjadi perubahan operator, operator baru bisa menggunakan akun yang sebelumnya digunakan oleh opearator lama. Tetapi sangat disarankan untuk membuat akun operator baru dengan menggunakan email yang baru (berbeda). Sedangkan akun operator lama dapat dinonaktifkan. Hal ini untuk menghindari terjadi penyalahgunaan akun.

Apa fokus utama operator dalam pemutakhiran data kali ini?

Yang paling penting dan harus dilakukan, fokus utama operator dalam tahap awal pemutakhiran data siswa ini adalah melakukan merapikan data siswa, terutama terkait dengan perbaikan data-data pokok siswa.

Data Siswa

Apa peran Kartu Keluarga (KK) dalam pendataan Emis 4.0?

Basis data dan referensi data Emis 4.0 adalah Kartu Keluarga (KK). Sehingga data yang diinput harus sesuai dengan Kartu Keluarga.

Bagaimana jika ada data Nama Siswa yang berbeda antara KK dan Ijazah jenjang sebelumnya

Nama siswa yang diinput harus sesuai sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK). Jika berbeda dengan di Ijazah jenjang sebelumnya tetap menggunakan nama sebagaimana di dalam KK. Kecuali orang tua siswa telah melakukan perbaiakan atau perubahan nama di Kartu Keluarga sehingga sama dengan ijazah.

Apakah setiap siswa harus diupload dokumen Kartu Keluarga?

Jika terjadi perubahan atau perbaikan data pokok seperti nama siswa, orang tua, tempat tanggal lahir, NIK, wajib melakukan upload scan Kartu Keluarga. Namun jika perubahannya bukan data pokok seperti alamat, maka tidak perlu mengunggah KK. Perubahan data pokok selain mengupload KK harus melalui proses persetujuan admin Kabupaten/Kota.

BACA JUGA:   Video Tutorial EMIS Madrasah, Menuju release #1 EMIS

Kenapa tidak bisa melakukan perubahan data pokok siswa?

Untuk melakukan perubahan data pokok yang telah dikunci oleh sistem tidak bisa dilakukan via Emis 4.0. Perubahannya harus melalui laman VervalPD Kemdikbud

Apakah harus upload foto setiap siswa?

Upload foto siswa bersifat opsional, tidak wajib. Tetapi jika diupload tentu lebih baik.

Apakah data koordinat tempat tinggal siswa wajib diisi?

Data Siswa

Apa peran Kartu Keluarga dalam pendataan Emis 4.0?

Basis data dan referensi data Emis 4.0 adalah Kartu Keluarga (KK). Sehingga data yang diinput harus sesuai dengan Kartu Keluarga.

Bagaimana jika ada data Nama Siswa yang berbeda antara KK dan Ijazah jenjang sebelumnya

Nama siswa yang diinput harus sesuai sebagaimana yang tertulis dalam Kartu keluarga. Jika berbeda dengan di Ijazah jenjang sebelumnya tetap menggunakan nama sebagaimana di dalam KK. Kecuali orang tua siswa telah melakukan perbaiakan atau perubahan nama di Kartu keluarga sehingga sama dengan ijazah.

Apakah setiap siswa harus diupload dokumen Kartu Keluarga?

Jika terjadi perubahan atau perbaikan data pokok seperti nama siswa, orang tua, tempat tanggal lahir, NIK, wajib melakukan upload scan Kartu Keluarga. Namun jika perubahannya bukan data pokok seperti alamat, maka tidak perlu mengunggah KK. Perubahan data pokok selain mengupload KK harus melalui proses persetujuan admin Kabupaten/Kota.

Kenapa tidak bisa melakukan perubahan data pokok siswa?

Untuk melakukan perubahan data pokok yang telah dikunci oleh sistem tidak bisa dilakukan via Emis 4.0. Perubahannya harus melalui laman VervalPD Kemdikbud

Apakah harus upload foto setiap siswa?

Upload foto siswa bersifat opsional, tidak wajib. Tetapi jika diupload tentu lebih baik.

Apakah data koordinat tempat tinggal siswa wajib diisi?

Data koordinat alamat siswa bersifat opsional, tidak wajib. Tetapi jika diisi tentu lebih baik.

Apakah untuk data prestasi siswa harus mengunggal piagam penghargaan?

Upload penghargaan pada data prestasi siswa bersifat opsional, tidak wajib.

Bolehkan satu nomor telpon digunakan oleh dua siswa?

Sebaiknya nomor telpon setiap siswa berbeda. Jika terpaksa satu nomor telpon digunakan oleh lebih dari satu siswa (seperti kakak dan adik), sebaiknya diisikan dengan nomor berbeda milik saudara atau lainnya.

BACA JUGA:   Kemenag Ubah Skema Penyaluran BOS Madrasah Swasta Tahun 2021

Kenapa kolom alamat siswa ada yang bisa diklik (diisi) dan ada yang tidak?

Jika alamat tinggal siswa diisi dengan pilihan “Tinggal dengan orang tua”, maka kolom isian alamat siswa tidak akan bisa diisi karena otomatis akan sama dengan alamat orang tua. Namun jika memilih isian “Ikut dengan saudara/wali/lainnya” maka kolom alamat siswa harus diisi tersendiri.

Bagaimana jika data orang tua telah meninggal atau tidak diketahui?

Cukup klik pilihan “Meninggal/Tidak Diketahui”, nama tidak usah diisi.

Apakah filter data siswa dapat digunakan?

Emis 4.0 memiliki fitur filter data untuk mengurutkan (mengubah susunan) data siswa berdasarkan data terkecil atau sebaliknya terbesar. Hal ini untuk memudahkan operator dalam memeriksa data siswa. Caranya dengan mengklik judul kolom. Demikian juga untuk mengembalikan ke urutan (susunan) sebelumnya, cukup mengklik judul kolom kembali.

Apa yang dilakukan jika terjadi error sistem saat pengisian data?

Jika terjadi error saat pengisian data, coba lakukan langkah-langkah berikut:

Klik kanan pada laman Emis

Pilih “Inspect”

Terbuka laman Inspect di sisi kanan

Klik kolom “Network”. Jika tidak muncul, klik panah dobel terlebih dahulu hingga keluar pilihan Network

Klik Respon

Klik yang merah

Muncul penyebab errornya

Apakah alur mutasi sama seperti emis sebelumnnya?

Ada sedikit perbedaan. Di emis lama, mutasi harus diajukan oleh sekolah asal terlebih dahulu. Tetapi di Emis baru, pengajuan mutasi siswa antar madrasah bisa dilakukan oleh madrasah tujuan maupun madrasah asal.

Agar proses mutasi berhasil, kedua pihak (madrasah asal dan madrasah tujuan) harus sama-sama melakukan persetujuan mutasi.

Tutorial Lengkap Emis 4.0

Adakah tutorial yang menjelaskan pengoperasian Emis 4.0 secara lengkap?

Ada. Silakan unduh dengan mengklik tombol di bawah.

Unduh Tutorial Lengkap

Itulah beberapa hal penting terkait dengan pemutakhiran data di Emis 4.0. Memang bukan daftar lengkap tetapi setidaknya menjadi gambaran awal bagi operator madrasah dan Kepala Madrasah dalam melaksanakan pemutakhiran data melalui aplikasi Emis 4.0

Berikut Link EMIS 4.0

https://emis.kemenag.go.id

Struktur Kurikulum MI MTs dan MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019

Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, KMA yang ditanda tangani di Jakarta pada 7 Mei 2019 tersebut sekaligus juga mencabut KMA No 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah.

Dalam KMA 184 Tahun 2019 tersebut terdapat perubahan-perubahan serta pembaharuan yang akan mulai diterapkan pada semua tingkat di semua jenjang pendidikan madrasah mulai tahun pelajaran 2020-2021.

sehingga diharapkan para pemangku kebijakan serta seluruh insan Madrasah dapat menyesuaikan kurikulumnya dengan KMA tersebut.

Untuk Bapak/Ibu guru yang ingin mengunduh KMA Nomor 184 Tahun 2019 dapat mengunjungi link berikut: [Download KMA No 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah].

Dengan adanya KMA ini, implementasi kurikulum di madrasah diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisie, sehingga dapat terwujud standarisasi implementasi Kurikulum di Madrasah dan memberikan kesempatan kepada madrasah untuk berinovasi dalam mengimplementasikan kurikulum madrasah.

Baca Juga: Alokasi Waktu Mata Pelajaran K13 SMP MTS SMA MA Tahun 2019

Pedoman implementasi kurikulum pada madrasah ini mencakup 5 (lima) point penting kurikulum yaitu:

  1. Struktur kurikulum;
  2. Pengembangan implementasi kurikulum;
  3. Muatan lokal;
  4. Ekstrakurikuler;
  5. Pembelajaran pada madrasah berasrama; dan
  6. Penilaian hasil belajar.

Untuk memperjelas secara rinci isi Pedoman implementasi kurikulum pada madrasah tentang 5 (lima) point penting tersebut, akan dijelaskan serta diuraikan dalam artikel berikut ini:

Struktur Kurikulum MI MTs MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019

1. Struktur kurikulum

Struktur Kurikulum adalah susunan atau bangunan kurikulum pada Madrasah yang memuat konsep tentang bagaimana sebuah pelajaran harus dijalankan pada sebuah Madrasah.

Dengan adanya struktur kurikulum ini, madrasah mempunyai pedoman tentang berapa alokasi yang dibutuhkan untuk tiap mata pelajaran dan muatan apa saja yang bersifat prioritas dan pilihan. Hal tersebut sekaligus membuka peluang bagi tiap Madrasah untuk melakukan inovasi-inovasi.

Sehingga pelaksanaan pembelajaran disuatu Madrasah dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah maupun karakteristik Madrasah itu sendiri dengan memasukkan pada muatan-muatan lokal.

Struktur Kurikulum MAK Secara UMUM dan bidang keahlian silahkan lihat di KMA Nomor 184 Tahun 2019.

2. Pengembangan implementasi kurikulum

Melalui KMA Nomor 184 Tahun 2019 ini, Pemerintah menetapkan kurikulum yang harus dilaksnakan oleh tiap Madrasah serta juga memberikan peluang kepada Madrasah untuk melakukan penambahan maupuan pengurangan (bersifat pilihan) oleh Madrasah sesuai karakteristik Madrasah tersebut.

Adapaun Inovasi dan pengembangan kurikulum madrasah dapat dilakukan pada:

  • struktur kurikulum (kelompok B);
  • alokasi waktu;
  • sumber dan bahan pembelajaran;
  • desain pembelajaran;
  • muatan lokal, dan;
  • ekstrakurikuler: Madrasah dapat menambah beban belajar sebanyak- banyaknya 6 (enam) jam pelajaran berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.

1) Implementasi Kurikulum MI

Pengembangan implementasi kurikulum pada MI dapat dilakukan antara lain dengan:

    • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
    • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

2) Implementasi Kurikulum MTs 

Pengembangan implementasi kurikulum pada MTs dapat dilakukan antara lain dengan:

  • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
  • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.
  • Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

3) Implementasi Kurikulum MA

Pengembangan implementasi kurikulum pada MA dapat dilakukan antara lain dengan:

  • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
  • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.
  • Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

4) Implementasi Moderasi Beragama, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Pendidikan Anti Korupsi

  • Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik.
  • Penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik bersifat hidden curriculum dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.
  • Implementasi penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik di atas tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru (RPP), namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, terbentuknya karakter, dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan pesan-pesan moral kepada peserta didik.

3. Muatan lokal

Muatan lokal pada KMA Nomor 184 Tahun 2019 diatur dan disusun sebagaimana keunikan serta potensi lokal, sehingga sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Madrasah tersebut.

Muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

1. Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

  • Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik.
  • Kebutuhan kompetensi
  • Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan.
  • Penguatan karakter peserta didik, misalnya karakter berbangsa, karakter moderasi meragama, dan karakter anti korupsi.
  • Kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

2. Muatan lokal dapat berupa:

  • Tahfidz
  • Tilawah
  • Seni Islam
  • Riset atau penelitian ilmiah
  • Bahasa/literasi
  • Teknologi
  • Pendalaman Sains
  • Kekhasan madrasah, dan
  • Kekhasan madrasah khusus dalam naungan pondok pesantren.

3. Pengembangan muatan lokal mendukung terwujudnya empat pilar kebangsaan Republik Indonesia (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).

4. Berkaitan dengan teknis penyelenggaraan muatan lokal diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

4. Ekstrakurikuler

Terdapat 5 poin penting dalam pelaksanaan ekstrakurikuler di Madrasah sesuai KMA Nomor 184 Tahun 2019 yang harus diperhatikan oleh Madrasah dalam melaksanakan ekstrakurikuler. Kelima poin tersebut adalah sebagai berikut:

  • Madrasah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai suplemen dari usaha pengembangan potensi, bakat, minat dan karakter peserta didik.
  • Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pembelajaran intrakurikuler.
  • Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib.
  • Kegiatan ekstrakurikuler meliputi: Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Palang Merah Remaja (PMR), PASKIBRA, olah raga, seni, pengembangan riset dan teknologi, komunikasi, pembinaan olimpiade/kompetisi sains, pecinta alam, keagamaan Islam, keputrian, pengembangan bahasa, kewirausahaan dan kegiatan lain yang menjadi keunggulan madrasah.
  • Peserta didik dapat memilih ekstrakurikuler sesuai dengan waktu dan jenis ekstrakurikuler yang tersedia.

5. Pembelajaran pada madrasah berasrama

Kurikulum pada madrasah yang menyelenggarakan sistem asrama dapat mengembangkan kurikulum pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Madrasah berasrama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang dan malam hari;
  • Kegiatan pembelajaran di asrama dimaksudkan untuk penguatan kekhasan madrasah (akademik, keagamaan, keterampilan, sains, riset, kebahasaan); dan
  • Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran di asrama madrasah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

6. Penilaian hasil belajar

Penilaian adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik pada aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui capaian standar kompetensi lulusan peserta didik pada aspek sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, obyektif dan berkesinambungan pada saat proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar pada madrasah diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
Dengan adanya penilaian yang terencana dan berkesinambungan akan mudah diketahui tentang perkembangan peserta didik selama menempuh proses pembelajaran di Madrasah, untuk dapat mencapai standar kompetensi-standar kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya.
Selain itu, juga dapat mengukur dan melihat efektifitas guru dalam memberikan pembelajaran, sehingga penilaian tidak hanya sebagai bahan evaluasi peserta didik, namun juga guru.
Demikianlah informasi tentang Struktur Kurikulum MI MTs dan MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019, semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak/Ibu pengelola Madrasah.

Sumber : KAMI MADRASAH

SIMPATIKA mengadopsi peraturan dari PMA No. 29 Tahun 2014

SIMPATIKA >>>
Kepala Madrasah Berstatus PNS Menurut PMA No. 29 Tahun 2014
Kepala Madrasah Berstatus PNS Menurut PMA No. 29 Tahun 2014 – Dengan adanya penerapan baru bagi sistem SIMPATIKA, maka berdampak pada berbagai hal kebijakan di aplikasi SIMPATIKA tersebut. Pada tahun pelajaran sekarang SIMPATIKA mengadopsi peraturan dari PMA No. 29 Tahun 2014 dalam kebijakannya di berbagai fitur pada aplikasi SIMPATIKA. Salah satu kebijakannya yaitu Nasib Kepala Madrasah yang berstatus PNS atau Pegawai Negeri Sipil.
Bagaimana Kebijakan Tersebut ???
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah mengutip dariSimpatikapati.com (8/4/2016) mengenai

KEMENAGKepala Madrasah Berstatus PNS Menurut PMA No. 29 Tahun 2014 . Untuk lebih lanjutnya, silahkan baca di bawah ini :
Nasib guru PNS yang menjabat Kepala Madrasah di Madrasah swasta, menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak. Utamanya dengan diberlakukannya SKMT dan SKBK Online pada layanan Simpatika.
Ada apa dengan nasib para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Kepala Madrasah?
Terkait dengan Kepala Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah.
Bab I terutama Pasal (1) dan (2) PMA Nomor 29 Tahun 2014 tersebut memberikan pembagian dengan pembatasan yang jelas, yaitu:
1. Kepala Madrasah PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah (diangkat oleh pemerintah pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah atau Madrasah Negeri)
2. Kepala Madrasah Non PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (diangkat oleh pejabat yang berwenang pada organisasi penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat).
3. (selengkapnya silakan baca Bab I Pasal (1) dan (2) PMA No. 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah).
4. Secara singkat, uraian pada pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa Guru PNS hanya bisa menjabat sebagai Kepala Madrasah di Madrasah Negeri. Dan Guru PNS tidak boleh menjabat sebagai Kepala Madrasah di Madrasah Swasta.
Bolehkah guru PNS menjabat sebagai Kamad di Madrasah swasta?
Untuk menjawabnya, simak juga pada Bab IX (Ketentuan Peralihan), Pasal 16. PMA No. 29 Tahun 2014 Pasal 16 berbunyi:
Kepala Madrasah yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Agama ini.
PMA No. 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah ini ditetapkan pada tanggal 15 September 2014.
Jadi, bolehkah guru PNS menjabat sebagai Kepala Madrasah di Madrasah swasta?
Jika guru PNS tersebut diangkat sebagai Kepala Madrasah di Madrasah swasta sebelum tanggal 15 September 2014 maka diperbolehkan menjalankan tugasnya sebagai Kepala Madrasah hingga 14 September 2017.
Jika guru PNS tersebut diangkat sebagai Kepala Madrasah di Madrasah swasta setelah tanggal 15 September 2014 maka tidak boleh!

Nasib Kamad PNS Terkait dengan Simpatika dan SKBK Online
Terkait dengan layanan Simpatika, pada semester 1 Tahun 2015/2016, kasus ini sempat mengemuka meskipun kemudian menguap dengan sendirinya. Namun pada periode verval Simpatika Semester 2 Tahun 2015/2016 ini, kasus ini mendapatkan perlakuan yang tegas. Perlakuan itu adalah sebagai berikut.
Pengangkatan Kepala Madrasah Baru
Sistem layanan Simpatika akan langsung menolak jika guru PNS diangkat menjadi Kepala Madrasah di Madrasah swasta. Sedang yang terlanjur diangkat sebelum masa verval ini tetap bisa menjabat sebagai Kepala Madrasah.
S25a Kepala Madrasah PNS di Madrasah Swasta ekuivalensi tugas tambahannya tidak dihitung
Penghitungan Ekuivalen Tugas Tambahan
1. Dihitung ekuivalen 18 JTM jika pengangkatan guru PNS tersebut sebagai Kepala Madrasah di Madrasah swasta dilakukan sebelum berlakunya PMA Nomor 29 Tahun 2014
2. Tidak dihitung ekuivalen 18 JTM jika pengangkatannya dilakukan setelah pemberlakuan PMA Nomor 29 Tahun 2014.
Guru PNS yang diangkat sebagai Kamad di Madrasah swasta sebelum tanggal 15 September 2014, jam ekuivalen tugas tambahan Kepala Madrasah (sebanyak 18 JTM) akan tetap muncul di Cetak Ajuan S25a, SKMT, dan SKBK. Sehingga sesuai dengan KMA Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersrtifikat Pendidik, Kepala Madrasah tersebut cukup mengajar paling sedikit 6 (enam) JTM perminggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik (bagi Kamad dari guru BK) untuk dapat memenuhi beban kerja 24 JTM sebagai syarat Tunjangan Profesi Guru.
Guru PNS yang diangkat sebagai Kamad di Madrasah swasta setelah tanggal 15 September 2014, jam ekuivalen tugas tambahannya sebagai Kepala Madrasah tidak dihitung. Dalam Lampiran S25a, SKMT, dan SKBK akan tertulis 0 (nol).
Sehingga bagi guru ini, untuk memenuhi beban mengajar 24 JTM harus mengajar sebanyak 24 JTM perminggu atau membimbing minimal 150 siswa (bagi Kamad dari guru BK), layaknya guru yang tidak memiliki tugas tambahan.
Ketegasan sistem Simpatika ini bisa jadi merugikan bagi guru PNS menjabat sebagai Kamad di Madrasah swasta. Tetapi, toh yang namanya peraturan dibuat untuk dipatuhi. Selama ini mungkin saja PMA No. 29 Tahun 2014 (yang telah berlaku hampir dua tahun) kurang ‘bergigi’, mungkin dengan kehadiran Simpatika, PMA tersebut punya ‘taring baru’.
Sumber : http://www.simpatikapati.com/…/pns-menjabat-kamad-madrasah-…
Semoga artikel kami ini tentang Kepala Madrasah Berstatus PNS Menurut PMA No. 29 Tahun 2014 dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi anda semuanya.
Sekian dulu dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk ikuti kami terus LIKE di Fans Page Facebook kami, berikan komentar kalian jika ini membantu dan Share jika informasi ini penting dan berguna bagi orang banyak. Terimakasih.