Kemenag dan Skilvul Buka Beasiswa Pelatihan Koding bagi Madrasah

Kemenag dan Skilvul Buka Beasiswa Pelatihan Koding bagi Madrasah, Ini Cara Daftarnya

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama dan Skilvul menjalin sinergi, berikan beasiswa pelatihan koding bagi guru dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Kerjasama ini dikemas dalam program #MadrasahBisaNgoding

“Sebagai upaya meningkatkan kompetensi serta literasi digital, Kemenag gandeng Skilvul untuk beri pelatihan gratis kepada guru dan siswa madrasah,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah di Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Menurutnya, transformasi digital yang menjadi salah satu program prioritas Menag Yaqut Cholil Qoumas, harus disiapkan sampai level madrasah. Selain pendidikan agama, madrasah dituntut mampu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai perkembangan zamannya.

Program ini, lanjut Isom, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital yang akan memampukan para siswa untuk menjawab kebutuhan industri saat ini. “Koding bisa menjadi salah satu ruang pengembangan guru dan siswa yang mempunyai minat dan bakat di bidang teknologi informasi,” ujarnya.

“Bagi guru, koding juga diharapkan bisa meningkatkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran,” sambungnya.

Isom menambahkan, untuk tahap pertama, ada 4.000 kuota gratis yang akan diberikan kepada siswa-siswi madrasah. Mereka akan mengikuti Basic Web Development Course secara intensif selama 1 bulan. Program ini juga memberikan pelatihan kepada 1.250 guru MTs dan MA.

“Selama pelatihan, para peserta akan dibimbing oleh mentor yang sudah berpengalaman di bidangnya, serta akan mendapatkan sertifikasi,” jelas Isom.

Pendaftaran program #MadrasahBisaNgoding dibuka mulai 10 November sampai 31 Desember 2022. Sedang proses pelatihannya akan berlangsung dari 6 – 20 Januari 2023. Untuk info pendaftaran selengkapnya, sila klik Daftar Madrasah Bisa Ngoding.

“Melalui program #MadrasahBisaNgoding ini, diharapkan para siswa-siswi dan guru Madrasah bisa menciptakan sebuah solusi digital untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitarnya; terutama di lingkungan Madrasah sendiri,” harapnya.

Chief of Business Skilvul William Hendrajaja mengatakan, belajar koding mempunyai banyak manfaat. Bukan hanya untuk nantinya bisa jadi programmer, belajar koding juga bisa  memampukan guru dan siswa untuk memiliki keterampilan abad 21. Misalnya, problem solving, kemampuan berpikir logis dan kritis, kreativitas, dan lainnya.

“Soft skill ini malah menjadi penting untuk kita miliki agar dapat beradaptasi di era transformasi digital seperti sekarang ini,” tandasnya.

William Hendrajaja menambahkan, Skilvul adalah sebuah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pelajaran digital skills dengan metode “blended-learning” dalam bentuk online maupun offline. “Visi kami adalah untuk menghasilkan sejuta digital talent untuk Indonesia melalui pendidikan vokasi digital. Dengan proses pembelajaran yang menarik dan efektif, siapapun dapat belajar digital skills, mendapatkan sertifikasi, dan tentunya siap kerja!,” tandasnya.

Alur Pendataan AN

PPusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) sebagai lembaga yang memiliki misi  mengembangkan dan menyelenggarakan sistem penilaian pendidikan mempunyai tugas untuk mengembangkan model penilaian satuan pendidikan. Salah satu sistem penilaian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah penyelenggaraan Asesmen Nasional (AN). Komponen penting dalam mendukung misi tersebut adalah diperlukan database peserta AN sehingga diharapkan dengan database tersebut pelaksanaan AN dapat berjalan dengan baik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) merupakan pilihan yang sangat tepat untuk efisiensi dan peningkatan akurasi dalam hal transmisi data, pengolahan dan manajemen data. Penerapan teknologi ini sangat beralasan dan sangat dibutuhkan terutama jika data-data yang diolah merupakan data kritikal dengan kapasitas besar. Final output dari pemanfaatan teknologi ini dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik secara lebih baik dan tepat sasaran. Selain keakuratan data dan minimalisasi human error, berbagai keuntungan yang bisa diberikan, seperti efisiensi, penghematan, peningkatan kepercayaan (reliability) dan kemampuan proses secara berkesinambungan (sustainability), hal ini merupakan beberapa manfaat yang dapat secara langsung dirasakan. Dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi, maka Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan kegiatan pengembangan sistem dan aplikasi berbasis teknologi informasi yang handal dan terpercaya.  Maksud dan tujuan dari pengembangan sistem dan aplikasi pendataan adalah membuat sebuah sistem informasi pendataan peserta AN yang memiliki prosedur pendataan yang lengkap, tepat, dan cepat dalam penyajian informasi, maka dengan adanya sistem pendataan, data satuan pendidikan dan peserta didik menjadi lebih valid dan reliabel dengan waktu yang lebih singkat dan hasil yang lebih akurat.

Dengan demikian pengembangan sistem pendataan berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk keperluan memajukan pendidikan nasional, agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya pendidikan.  Alur Pendataan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022 Alur Pendataan Peserta Didik Sumber Data DAPODIK EMIS Masuk didalam jenis rombel kelas Kriteria Kebutuhan Data (Pemilahan) Unik NISN Unik Rombongan Belajar Durasi Data DAPODIK

– Data Induk : Pukul 01.00 WIB EMIS

– Data Induk : Setiap 4 Jam mulai pukul 06.00 WIB sampai 22.00 WIB Data Induk

– Data Integrasi : Setiap 4 Jam, mulai pukul 06.00 WIB sampai 24.00 WIB

Populasi Data Integrasi +- 30 Menit

Kriteria Data Peserta didik teridentifikasi memiliki identitas yang sama berdasarkan dengan data induk Solusi : Pengajuan Perbaikan NISN Penerbitan NISN baru Pengeluaran Data Siswa Merger data PD Lakukan perbaikan data untuk PD yang belum terbit NISN Hindari input data manual dan pastikan melakukan “Tarik Data” untuk PD Mutasi atau Melanjutkan Kriteria Data Peserta didik tercatat lebih dari satu rombongan kelas di Sekolah yang sama atau Peserta didik tercatat lebih dari satu Sekolah Solusi : Pastikan PD hanya tercatat didalam 1 Rombel Kelas Lakukan pengeluaran untuk PD yang tercatat lebih dari satu sekolah Download Alur Pendataan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022 Selengkapnya untuk download Alur Pendataan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022

Struktur Kurikulum MI MTs dan MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019

Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, KMA yang ditanda tangani di Jakarta pada 7 Mei 2019 tersebut sekaligus juga mencabut KMA No 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah.

Dalam KMA 184 Tahun 2019 tersebut terdapat perubahan-perubahan serta pembaharuan yang akan mulai diterapkan pada semua tingkat di semua jenjang pendidikan madrasah mulai tahun pelajaran 2020-2021.

sehingga diharapkan para pemangku kebijakan serta seluruh insan Madrasah dapat menyesuaikan kurikulumnya dengan KMA tersebut.

Untuk Bapak/Ibu guru yang ingin mengunduh KMA Nomor 184 Tahun 2019 dapat mengunjungi link berikut: [Download KMA No 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah].

Dengan adanya KMA ini, implementasi kurikulum di madrasah diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisie, sehingga dapat terwujud standarisasi implementasi Kurikulum di Madrasah dan memberikan kesempatan kepada madrasah untuk berinovasi dalam mengimplementasikan kurikulum madrasah.

Baca Juga: Alokasi Waktu Mata Pelajaran K13 SMP MTS SMA MA Tahun 2019

Pedoman implementasi kurikulum pada madrasah ini mencakup 5 (lima) point penting kurikulum yaitu:

  1. Struktur kurikulum;
  2. Pengembangan implementasi kurikulum;
  3. Muatan lokal;
  4. Ekstrakurikuler;
  5. Pembelajaran pada madrasah berasrama; dan
  6. Penilaian hasil belajar.

Untuk memperjelas secara rinci isi Pedoman implementasi kurikulum pada madrasah tentang 5 (lima) point penting tersebut, akan dijelaskan serta diuraikan dalam artikel berikut ini:

Struktur Kurikulum MI MTs MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019

1. Struktur kurikulum

Struktur Kurikulum adalah susunan atau bangunan kurikulum pada Madrasah yang memuat konsep tentang bagaimana sebuah pelajaran harus dijalankan pada sebuah Madrasah.

Dengan adanya struktur kurikulum ini, madrasah mempunyai pedoman tentang berapa alokasi yang dibutuhkan untuk tiap mata pelajaran dan muatan apa saja yang bersifat prioritas dan pilihan. Hal tersebut sekaligus membuka peluang bagi tiap Madrasah untuk melakukan inovasi-inovasi.

Sehingga pelaksanaan pembelajaran disuatu Madrasah dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah maupun karakteristik Madrasah itu sendiri dengan memasukkan pada muatan-muatan lokal.

Struktur Kurikulum MAK Secara UMUM dan bidang keahlian silahkan lihat di KMA Nomor 184 Tahun 2019.

2. Pengembangan implementasi kurikulum

Melalui KMA Nomor 184 Tahun 2019 ini, Pemerintah menetapkan kurikulum yang harus dilaksnakan oleh tiap Madrasah serta juga memberikan peluang kepada Madrasah untuk melakukan penambahan maupuan pengurangan (bersifat pilihan) oleh Madrasah sesuai karakteristik Madrasah tersebut.

Adapaun Inovasi dan pengembangan kurikulum madrasah dapat dilakukan pada:

  • struktur kurikulum (kelompok B);
  • alokasi waktu;
  • sumber dan bahan pembelajaran;
  • desain pembelajaran;
  • muatan lokal, dan;
  • ekstrakurikuler: Madrasah dapat menambah beban belajar sebanyak- banyaknya 6 (enam) jam pelajaran berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.

1) Implementasi Kurikulum MI

Pengembangan implementasi kurikulum pada MI dapat dilakukan antara lain dengan:

    • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
    • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

2) Implementasi Kurikulum MTs 

Pengembangan implementasi kurikulum pada MTs dapat dilakukan antara lain dengan:

  • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
  • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.
  • Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

3) Implementasi Kurikulum MA

Pengembangan implementasi kurikulum pada MA dapat dilakukan antara lain dengan:

  • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
  • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.
  • Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

4) Implementasi Moderasi Beragama, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Pendidikan Anti Korupsi

  • Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik.
  • Penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik bersifat hidden curriculum dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.
  • Implementasi penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik di atas tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru (RPP), namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, terbentuknya karakter, dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan pesan-pesan moral kepada peserta didik.

3. Muatan lokal

Muatan lokal pada KMA Nomor 184 Tahun 2019 diatur dan disusun sebagaimana keunikan serta potensi lokal, sehingga sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Madrasah tersebut.

Muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

1. Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

  • Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik.
  • Kebutuhan kompetensi
  • Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan.
  • Penguatan karakter peserta didik, misalnya karakter berbangsa, karakter moderasi meragama, dan karakter anti korupsi.
  • Kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

2. Muatan lokal dapat berupa:

  • Tahfidz
  • Tilawah
  • Seni Islam
  • Riset atau penelitian ilmiah
  • Bahasa/literasi
  • Teknologi
  • Pendalaman Sains
  • Kekhasan madrasah, dan
  • Kekhasan madrasah khusus dalam naungan pondok pesantren.

3. Pengembangan muatan lokal mendukung terwujudnya empat pilar kebangsaan Republik Indonesia (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).

4. Berkaitan dengan teknis penyelenggaraan muatan lokal diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

4. Ekstrakurikuler

Terdapat 5 poin penting dalam pelaksanaan ekstrakurikuler di Madrasah sesuai KMA Nomor 184 Tahun 2019 yang harus diperhatikan oleh Madrasah dalam melaksanakan ekstrakurikuler. Kelima poin tersebut adalah sebagai berikut:

  • Madrasah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai suplemen dari usaha pengembangan potensi, bakat, minat dan karakter peserta didik.
  • Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pembelajaran intrakurikuler.
  • Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib.
  • Kegiatan ekstrakurikuler meliputi: Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Palang Merah Remaja (PMR), PASKIBRA, olah raga, seni, pengembangan riset dan teknologi, komunikasi, pembinaan olimpiade/kompetisi sains, pecinta alam, keagamaan Islam, keputrian, pengembangan bahasa, kewirausahaan dan kegiatan lain yang menjadi keunggulan madrasah.
  • Peserta didik dapat memilih ekstrakurikuler sesuai dengan waktu dan jenis ekstrakurikuler yang tersedia.

5. Pembelajaran pada madrasah berasrama

Kurikulum pada madrasah yang menyelenggarakan sistem asrama dapat mengembangkan kurikulum pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Madrasah berasrama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang dan malam hari;
  • Kegiatan pembelajaran di asrama dimaksudkan untuk penguatan kekhasan madrasah (akademik, keagamaan, keterampilan, sains, riset, kebahasaan); dan
  • Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran di asrama madrasah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

6. Penilaian hasil belajar

Penilaian adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik pada aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui capaian standar kompetensi lulusan peserta didik pada aspek sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, obyektif dan berkesinambungan pada saat proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar pada madrasah diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
Dengan adanya penilaian yang terencana dan berkesinambungan akan mudah diketahui tentang perkembangan peserta didik selama menempuh proses pembelajaran di Madrasah, untuk dapat mencapai standar kompetensi-standar kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya.
Selain itu, juga dapat mengukur dan melihat efektifitas guru dalam memberikan pembelajaran, sehingga penilaian tidak hanya sebagai bahan evaluasi peserta didik, namun juga guru.
Demikianlah informasi tentang Struktur Kurikulum MI MTs dan MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019, semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak/Ibu pengelola Madrasah.

Sumber : KAMI MADRASAH