PETA JALAN PENYELESAIAN PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN AGAMA RI

DASAR HUKUM

* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
* Peraturan   Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
* Surat Menteri PANRB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
* Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah

TINDAK LANJUT SURAT MENTERI PANRB
Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama telah menyampaikan Surat resmi kepada Menteri PANRB, yang pada pembahasannya disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

* Kementerian Agama telah menyelesaikan penanganan Tenaga Honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

* Kementerian Agama telah menyelesaikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Eks Tenaga Honorer Kategori II sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

* Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dengan menyelenggarakan fungsi agama dan fungsi pendidikan yang meliputi tugas-tugas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan

* Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Agama membutuhkan SDM Aparatur yang mendukung secara jumlah dan kualitas baik dari kalangan ASN maupun Non ASN

* Kebijakan Penyelesaian Tenaga Non ASN di instansi pemerintah, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana instansi pemerintah diberikan waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikannya

* Surat Menteri PANRB sebagaimana tersebut di atas menyebutkan pada poin nomor 4 huruf g, bahwa Pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan pada poin nomor 5 disebutkan, bahwa pada tanggal 28 November 2023 status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 jenis yaitu PNS dan PPPK

* Pelayanan dasar seperti bimbingan masyarakat agama yang ditugaskan kepada para Penyuluh Agama, pendidikan agama dan keagamaan yang ditugaskan kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik madrasah atau sekolah dan perguruan tinggi keagamaan, layanan KUA, dan sebagainya akan mengalami kendala yang sangat besar dan akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat

* Terdapat dosen dan guru yang telah mendapatkan sertifikasi pendidik namun dengan status Non ASN serta pegawai pada Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah akan terdampak dengan kebijakan ini

* Kementerian Agama akan melakukan pemetaan pegawai Non ASN sesuai dengan surat Menteri PANRB dan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ALUR PENYELESAIAN TENAGA NON ASN TIMELINE PENDATAAN NON ASN
1 Sept 2022 ; Rapat Koordinasi Pembahasan Pendataan Non ASN Kementerian Agama
1 – 2 Sept 2022 ; Penyampaian Data Admin Sistem Aplikasi Satuan Kerja
2 – 9 Sept 2022 ; Input data Pegawai Non ASN pada Sistem Aplikasi Kementerian Agama 10 Sept 2022 ; Import data Pegawai Non ASN pada Sistem Aplikasi BKN 11 – 30 Sept 2022 ; Pegawai Non ASN membuat akun pendaftaran dan melengkapi unggah data kelengkapan pada Sistem Aplikasi BKN
1 Okt 2022 ; Uji Publik hasil pendataan Pegawai Non ASN Seluruh Rangkaian Proses Pendataan Non ASN didampingi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

SYARAT PENDATAAN PEGAWAI NON ASN
Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah 1. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah
2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga
3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja
4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 5. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
1. Data Pegawai Non ASN akan dipublikasi dengan mekanisme uji publik untuk memastikan kebenaran data, sehingga data Pegawai Non ASN yang disampaikan wajib dipastikan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
2. Pimpinan Satuan Kerja wajib:  memastikan data Pegawai Non ASN yang disampaikan sesuai dengan ketentuan  membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melakukan pengawasan terhadap proses pendataan Pegawai Non ASN
3. Seluruh ASN Kementerian Agama wajib:  menjaga integritas dan profesionalitas dalam seluruh proses pendataan Pegawai Non ASN  memberikan pelayanan terbaik bagi Pegawai Non ASN dalam proses pendataan Pegawai Non ASN
4. Tidak boleh ada Pungutan Liar dan/atau Gratifikasi, seluruh Pegawai Non ASN akan diberikan saluran khusus laporan pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

HAL-HAL YANG PERLU DISAMPAIKAN
Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya bahwa Kementerian Agama melakukan Langkah-Langkah strategis untuk mendapatkan solusi terbaik bagi seluruh Pegawai Non ASN Kementerian Agama. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya agar mencari atau mendapatkan informasi dari saluran resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat/stakeholder terkait

 

PETA JALAN PENYELESAIAN PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN AGAMA RI
Peta Jalan Penyelesaian Pegawai Non ASN Kemenag

Sumber: https://www.hanapibani.com/2022/09/peta-jalan-penyelesaian-pegawai-non-asn-kemenag.html
Konten adalah milik dan hak cipta hanapibani.com

Struktur Kurikulum MI MTs dan MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019

Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, KMA yang ditanda tangani di Jakarta pada 7 Mei 2019 tersebut sekaligus juga mencabut KMA No 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah.

Dalam KMA 184 Tahun 2019 tersebut terdapat perubahan-perubahan serta pembaharuan yang akan mulai diterapkan pada semua tingkat di semua jenjang pendidikan madrasah mulai tahun pelajaran 2020-2021.

sehingga diharapkan para pemangku kebijakan serta seluruh insan Madrasah dapat menyesuaikan kurikulumnya dengan KMA tersebut.

Untuk Bapak/Ibu guru yang ingin mengunduh KMA Nomor 184 Tahun 2019 dapat mengunjungi link berikut: [Download KMA No 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah].

Dengan adanya KMA ini, implementasi kurikulum di madrasah diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisie, sehingga dapat terwujud standarisasi implementasi Kurikulum di Madrasah dan memberikan kesempatan kepada madrasah untuk berinovasi dalam mengimplementasikan kurikulum madrasah.

Baca Juga: Alokasi Waktu Mata Pelajaran K13 SMP MTS SMA MA Tahun 2019

Pedoman implementasi kurikulum pada madrasah ini mencakup 5 (lima) point penting kurikulum yaitu:

  1. Struktur kurikulum;
  2. Pengembangan implementasi kurikulum;
  3. Muatan lokal;
  4. Ekstrakurikuler;
  5. Pembelajaran pada madrasah berasrama; dan
  6. Penilaian hasil belajar.

Untuk memperjelas secara rinci isi Pedoman implementasi kurikulum pada madrasah tentang 5 (lima) point penting tersebut, akan dijelaskan serta diuraikan dalam artikel berikut ini:

Struktur Kurikulum MI MTs MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019

1. Struktur kurikulum

Struktur Kurikulum adalah susunan atau bangunan kurikulum pada Madrasah yang memuat konsep tentang bagaimana sebuah pelajaran harus dijalankan pada sebuah Madrasah.

Dengan adanya struktur kurikulum ini, madrasah mempunyai pedoman tentang berapa alokasi yang dibutuhkan untuk tiap mata pelajaran dan muatan apa saja yang bersifat prioritas dan pilihan. Hal tersebut sekaligus membuka peluang bagi tiap Madrasah untuk melakukan inovasi-inovasi.

Sehingga pelaksanaan pembelajaran disuatu Madrasah dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah maupun karakteristik Madrasah itu sendiri dengan memasukkan pada muatan-muatan lokal.

Struktur Kurikulum MAK Secara UMUM dan bidang keahlian silahkan lihat di KMA Nomor 184 Tahun 2019.

2. Pengembangan implementasi kurikulum

Melalui KMA Nomor 184 Tahun 2019 ini, Pemerintah menetapkan kurikulum yang harus dilaksnakan oleh tiap Madrasah serta juga memberikan peluang kepada Madrasah untuk melakukan penambahan maupuan pengurangan (bersifat pilihan) oleh Madrasah sesuai karakteristik Madrasah tersebut.

Adapaun Inovasi dan pengembangan kurikulum madrasah dapat dilakukan pada:

  • struktur kurikulum (kelompok B);
  • alokasi waktu;
  • sumber dan bahan pembelajaran;
  • desain pembelajaran;
  • muatan lokal, dan;
  • ekstrakurikuler: Madrasah dapat menambah beban belajar sebanyak- banyaknya 6 (enam) jam pelajaran berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.

1) Implementasi Kurikulum MI

Pengembangan implementasi kurikulum pada MI dapat dilakukan antara lain dengan:

    • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
    • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

2) Implementasi Kurikulum MTs 

Pengembangan implementasi kurikulum pada MTs dapat dilakukan antara lain dengan:

  • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
  • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.
  • Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

3) Implementasi Kurikulum MA

Pengembangan implementasi kurikulum pada MA dapat dilakukan antara lain dengan:

  • Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
  • Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
  • Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.
  • Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

4) Implementasi Moderasi Beragama, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Pendidikan Anti Korupsi

  • Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik.
  • Penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik bersifat hidden curriculum dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.
  • Implementasi penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik di atas tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru (RPP), namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, terbentuknya karakter, dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan pesan-pesan moral kepada peserta didik.

3. Muatan lokal

Muatan lokal pada KMA Nomor 184 Tahun 2019 diatur dan disusun sebagaimana keunikan serta potensi lokal, sehingga sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Madrasah tersebut.

Muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

1. Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

  • Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik.
  • Kebutuhan kompetensi
  • Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan.
  • Penguatan karakter peserta didik, misalnya karakter berbangsa, karakter moderasi meragama, dan karakter anti korupsi.
  • Kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

2. Muatan lokal dapat berupa:

  • Tahfidz
  • Tilawah
  • Seni Islam
  • Riset atau penelitian ilmiah
  • Bahasa/literasi
  • Teknologi
  • Pendalaman Sains
  • Kekhasan madrasah, dan
  • Kekhasan madrasah khusus dalam naungan pondok pesantren.

3. Pengembangan muatan lokal mendukung terwujudnya empat pilar kebangsaan Republik Indonesia (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).

4. Berkaitan dengan teknis penyelenggaraan muatan lokal diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

4. Ekstrakurikuler

Terdapat 5 poin penting dalam pelaksanaan ekstrakurikuler di Madrasah sesuai KMA Nomor 184 Tahun 2019 yang harus diperhatikan oleh Madrasah dalam melaksanakan ekstrakurikuler. Kelima poin tersebut adalah sebagai berikut:

  • Madrasah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai suplemen dari usaha pengembangan potensi, bakat, minat dan karakter peserta didik.
  • Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pembelajaran intrakurikuler.
  • Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib.
  • Kegiatan ekstrakurikuler meliputi: Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Palang Merah Remaja (PMR), PASKIBRA, olah raga, seni, pengembangan riset dan teknologi, komunikasi, pembinaan olimpiade/kompetisi sains, pecinta alam, keagamaan Islam, keputrian, pengembangan bahasa, kewirausahaan dan kegiatan lain yang menjadi keunggulan madrasah.
  • Peserta didik dapat memilih ekstrakurikuler sesuai dengan waktu dan jenis ekstrakurikuler yang tersedia.

5. Pembelajaran pada madrasah berasrama

Kurikulum pada madrasah yang menyelenggarakan sistem asrama dapat mengembangkan kurikulum pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Madrasah berasrama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang dan malam hari;
  • Kegiatan pembelajaran di asrama dimaksudkan untuk penguatan kekhasan madrasah (akademik, keagamaan, keterampilan, sains, riset, kebahasaan); dan
  • Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran di asrama madrasah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

6. Penilaian hasil belajar

Penilaian adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik pada aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui capaian standar kompetensi lulusan peserta didik pada aspek sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, obyektif dan berkesinambungan pada saat proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar pada madrasah diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
Dengan adanya penilaian yang terencana dan berkesinambungan akan mudah diketahui tentang perkembangan peserta didik selama menempuh proses pembelajaran di Madrasah, untuk dapat mencapai standar kompetensi-standar kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya.
Selain itu, juga dapat mengukur dan melihat efektifitas guru dalam memberikan pembelajaran, sehingga penilaian tidak hanya sebagai bahan evaluasi peserta didik, namun juga guru.
Demikianlah informasi tentang Struktur Kurikulum MI MTs dan MA Sesuai KMA 184 Tahun 2019, semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak/Ibu pengelola Madrasah.

Sumber : KAMI MADRASAH

Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru Tahun Pelajaran 2020/2021

×

Beranda  ›  Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru Tahun Pelajaran 2020/2021

Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru Tahun Pelajaran 2020/2021

Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 – Madrasah akan memulai tahun pelajaran 2020/2021 mulai 13 Juli mendatang. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar mengatakan bahwa Madrasah, baik Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), maupun Aliyah (MA), akan menggunakan kurikulum baru untuk Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru Tahun Pelajaran 2020/2021

Kemenag telah menerbitkan KMA No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Selain itu, diterbitkan juga KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Kedua KMA ini akan diberlakukan secara serentak pada semua tingkatan kelas pada tahun pelajaran 2020/2021.

“KMA 183 tahun 2019 ini akan menggantikan KMA 165 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah,”

“Sehubungan itu, mulai tahun ajaran ini KMA 165 tahun 2014 tidak berlaku lagi,”.

Meski demikian, mata pelajaran dalam Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab pada KMA 183 Tahun 2019 sama dengan KMA 165 Tahun 2014. Mata Pelajaran itu mencakup Quran Hadist, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. “Jadi beda KMA 183 dan 165 lebih pada adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21,”.
untuk KMA nomor 183 Tahun 2019 Baca Disiniuntuk KMA nomor 184 Tahun 2019 Baca Disini
untu surat edaran implementasi KMA 792 Tahun Tahun 2018, KMA 183 Tahun 2019 dan KMA 184 tahun 2019 Baca Disini

“Kemenag juga sudah menyiapkan materi pembelajaran PAI dan Bahasa Arab yang baru ini sehingga baik guru dan peserta didik tidak perlu untuk membelinya. Buku-buku tersebut bisa diakses dalam website e-learning madrasah,”.