KAWAL PEMILU 2024

Logo KawalPemilu 2024

Tentang KawalPemilu 2024

KawalPemilu adalah inisiatif urun-daya (crowdsourcing) netizen Indonesia PRO DATA, berdiri sejak 2014 untuk menjaga suara rakyat di PEMILU melalui teknologi real count cepat & akurat.

Misi kami memampukan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan dan penghitungan hasil Pemilu di setiap TPS se-Indonesia melalui teknologi yang mudah dan andal.

Cara Kerja KawalPemilu

  1. Siapapun bisa memfoto hasil Pilpres dari TPS (C.HASIL-PPWP berisikan hasil akhir setiap paslon).
  2. Kemudian login ke kawalpemilu.org dan unggah foto tersebut, beserta angka hasilnya.
  3. Moderator akan me-review foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah.
  4. Hasil juga akan dicek ulang oleh sistem kami.

Prinsip KawalPemilu

KawalPemilu berprinsip bahwa data C.HASIL-PPWP merupakan hak publik untuk diketahui, sehingga publik bisa memonitor pergerakan perolehan suara di tiap Pemilu.

Kami ingin KawalPemilu menjadi tempat untuk mencocokan data dari TPS sampai tabulasi tingkat nasional. Semakin banyak orang yang mengunggah foto dari TPS tersebut, semakin besar transparansi di TPS tersebut.

Semakin banyak TPS yang foto C.HASIL-PPWP-nya tersedia di situs KawalPemilu.org, semakin hasil tabulasi nasional akan mendekati hasil yang sahih.

Tiap pengawas, saksi, dan bahkan warga masyarakat BERHAK mengambil foto lembar C.HASIL-PPWP setelah selesai penghitungan di TPS.

Karenanya KawalPemilu mengundang tiap anggota masyarakat, para saksi TPS, para pengawas Pemilu, dan juga semua anggota panitia KPPS dan tim sukses partai / paslon untuk menyumbangkan foto C.HASIL-PPWP di setiap TPS yang mereka jaga.

Media Sosial

Kebijakan Privasi

Grup Kawal tidak pernah meminta data pribadi selain yang paling diperlukan untuk keamanan sistem, di mana:

  1. Hanya logged-in user yang bisa mengunggah foto.
  2. Data login hanya dipakai untuk mencegah spam / peretasan.
  3. Bergabung untuk jadi relawan unggah foto C.HASIL-PPWP #unggah-tulis-kirim.

Kemenag dan Skilvul Buka Beasiswa Pelatihan Koding bagi Madrasah

Kemenag dan Skilvul Buka Beasiswa Pelatihan Koding bagi Madrasah, Ini Cara Daftarnya

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama dan Skilvul menjalin sinergi, berikan beasiswa pelatihan koding bagi guru dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Kerjasama ini dikemas dalam program #MadrasahBisaNgoding

“Sebagai upaya meningkatkan kompetensi serta literasi digital, Kemenag gandeng Skilvul untuk beri pelatihan gratis kepada guru dan siswa madrasah,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah di Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Menurutnya, transformasi digital yang menjadi salah satu program prioritas Menag Yaqut Cholil Qoumas, harus disiapkan sampai level madrasah. Selain pendidikan agama, madrasah dituntut mampu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai perkembangan zamannya.

Program ini, lanjut Isom, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital yang akan memampukan para siswa untuk menjawab kebutuhan industri saat ini. “Koding bisa menjadi salah satu ruang pengembangan guru dan siswa yang mempunyai minat dan bakat di bidang teknologi informasi,” ujarnya.

“Bagi guru, koding juga diharapkan bisa meningkatkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran,” sambungnya.

Isom menambahkan, untuk tahap pertama, ada 4.000 kuota gratis yang akan diberikan kepada siswa-siswi madrasah. Mereka akan mengikuti Basic Web Development Course secara intensif selama 1 bulan. Program ini juga memberikan pelatihan kepada 1.250 guru MTs dan MA.

“Selama pelatihan, para peserta akan dibimbing oleh mentor yang sudah berpengalaman di bidangnya, serta akan mendapatkan sertifikasi,” jelas Isom.

Pendaftaran program #MadrasahBisaNgoding dibuka mulai 10 November sampai 31 Desember 2022. Sedang proses pelatihannya akan berlangsung dari 6 – 20 Januari 2023. Untuk info pendaftaran selengkapnya, sila klik Daftar Madrasah Bisa Ngoding.

“Melalui program #MadrasahBisaNgoding ini, diharapkan para siswa-siswi dan guru Madrasah bisa menciptakan sebuah solusi digital untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitarnya; terutama di lingkungan Madrasah sendiri,” harapnya.

Chief of Business Skilvul William Hendrajaja mengatakan, belajar koding mempunyai banyak manfaat. Bukan hanya untuk nantinya bisa jadi programmer, belajar koding juga bisa  memampukan guru dan siswa untuk memiliki keterampilan abad 21. Misalnya, problem solving, kemampuan berpikir logis dan kritis, kreativitas, dan lainnya.

“Soft skill ini malah menjadi penting untuk kita miliki agar dapat beradaptasi di era transformasi digital seperti sekarang ini,” tandasnya.

William Hendrajaja menambahkan, Skilvul adalah sebuah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pelajaran digital skills dengan metode “blended-learning” dalam bentuk online maupun offline. “Visi kami adalah untuk menghasilkan sejuta digital talent untuk Indonesia melalui pendidikan vokasi digital. Dengan proses pembelajaran yang menarik dan efektif, siapapun dapat belajar digital skills, mendapatkan sertifikasi, dan tentunya siap kerja!,” tandasnya.

PETA JALAN PENYELESAIAN PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN AGAMA RI

DASAR HUKUM

* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
* Peraturan   Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
* Surat Menteri PANRB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
* Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah

TINDAK LANJUT SURAT MENTERI PANRB
Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama telah menyampaikan Surat resmi kepada Menteri PANRB, yang pada pembahasannya disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

* Kementerian Agama telah menyelesaikan penanganan Tenaga Honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

* Kementerian Agama telah menyelesaikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Eks Tenaga Honorer Kategori II sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

* Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dengan menyelenggarakan fungsi agama dan fungsi pendidikan yang meliputi tugas-tugas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan

* Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Agama membutuhkan SDM Aparatur yang mendukung secara jumlah dan kualitas baik dari kalangan ASN maupun Non ASN

* Kebijakan Penyelesaian Tenaga Non ASN di instansi pemerintah, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana instansi pemerintah diberikan waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikannya

* Surat Menteri PANRB sebagaimana tersebut di atas menyebutkan pada poin nomor 4 huruf g, bahwa Pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan pada poin nomor 5 disebutkan, bahwa pada tanggal 28 November 2023 status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 jenis yaitu PNS dan PPPK

* Pelayanan dasar seperti bimbingan masyarakat agama yang ditugaskan kepada para Penyuluh Agama, pendidikan agama dan keagamaan yang ditugaskan kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik madrasah atau sekolah dan perguruan tinggi keagamaan, layanan KUA, dan sebagainya akan mengalami kendala yang sangat besar dan akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat

* Terdapat dosen dan guru yang telah mendapatkan sertifikasi pendidik namun dengan status Non ASN serta pegawai pada Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah akan terdampak dengan kebijakan ini

* Kementerian Agama akan melakukan pemetaan pegawai Non ASN sesuai dengan surat Menteri PANRB dan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ALUR PENYELESAIAN TENAGA NON ASN TIMELINE PENDATAAN NON ASN
1 Sept 2022 ; Rapat Koordinasi Pembahasan Pendataan Non ASN Kementerian Agama
1 – 2 Sept 2022 ; Penyampaian Data Admin Sistem Aplikasi Satuan Kerja
2 – 9 Sept 2022 ; Input data Pegawai Non ASN pada Sistem Aplikasi Kementerian Agama 10 Sept 2022 ; Import data Pegawai Non ASN pada Sistem Aplikasi BKN 11 – 30 Sept 2022 ; Pegawai Non ASN membuat akun pendaftaran dan melengkapi unggah data kelengkapan pada Sistem Aplikasi BKN
1 Okt 2022 ; Uji Publik hasil pendataan Pegawai Non ASN Seluruh Rangkaian Proses Pendataan Non ASN didampingi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

SYARAT PENDATAAN PEGAWAI NON ASN
Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah 1. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah
2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga
3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja
4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 5. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
1. Data Pegawai Non ASN akan dipublikasi dengan mekanisme uji publik untuk memastikan kebenaran data, sehingga data Pegawai Non ASN yang disampaikan wajib dipastikan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
2. Pimpinan Satuan Kerja wajib:  memastikan data Pegawai Non ASN yang disampaikan sesuai dengan ketentuan  membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melakukan pengawasan terhadap proses pendataan Pegawai Non ASN
3. Seluruh ASN Kementerian Agama wajib:  menjaga integritas dan profesionalitas dalam seluruh proses pendataan Pegawai Non ASN  memberikan pelayanan terbaik bagi Pegawai Non ASN dalam proses pendataan Pegawai Non ASN
4. Tidak boleh ada Pungutan Liar dan/atau Gratifikasi, seluruh Pegawai Non ASN akan diberikan saluran khusus laporan pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

HAL-HAL YANG PERLU DISAMPAIKAN
Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya bahwa Kementerian Agama melakukan Langkah-Langkah strategis untuk mendapatkan solusi terbaik bagi seluruh Pegawai Non ASN Kementerian Agama. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya agar mencari atau mendapatkan informasi dari saluran resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat/stakeholder terkait

 

PETA JALAN PENYELESAIAN PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN AGAMA RI
Peta Jalan Penyelesaian Pegawai Non ASN Kemenag

Sumber: https://www.hanapibani.com/2022/09/peta-jalan-penyelesaian-pegawai-non-asn-kemenag.html
Konten adalah milik dan hak cipta hanapibani.com