KAWAL PEMILU 2024

Logo KawalPemilu 2024

Tentang KawalPemilu 2024

KawalPemilu adalah inisiatif urun-daya (crowdsourcing) netizen Indonesia PRO DATA, berdiri sejak 2014 untuk menjaga suara rakyat di PEMILU melalui teknologi real count cepat & akurat.

Misi kami memampukan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan dan penghitungan hasil Pemilu di setiap TPS se-Indonesia melalui teknologi yang mudah dan andal.

Cara Kerja KawalPemilu

  1. Siapapun bisa memfoto hasil Pilpres dari TPS (C.HASIL-PPWP berisikan hasil akhir setiap paslon).
  2. Kemudian login ke kawalpemilu.org dan unggah foto tersebut, beserta angka hasilnya.
  3. Moderator akan me-review foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah.
  4. Hasil juga akan dicek ulang oleh sistem kami.

Prinsip KawalPemilu

KawalPemilu berprinsip bahwa data C.HASIL-PPWP merupakan hak publik untuk diketahui, sehingga publik bisa memonitor pergerakan perolehan suara di tiap Pemilu.

Kami ingin KawalPemilu menjadi tempat untuk mencocokan data dari TPS sampai tabulasi tingkat nasional. Semakin banyak orang yang mengunggah foto dari TPS tersebut, semakin besar transparansi di TPS tersebut.

Semakin banyak TPS yang foto C.HASIL-PPWP-nya tersedia di situs KawalPemilu.org, semakin hasil tabulasi nasional akan mendekati hasil yang sahih.

Tiap pengawas, saksi, dan bahkan warga masyarakat BERHAK mengambil foto lembar C.HASIL-PPWP setelah selesai penghitungan di TPS.

Karenanya KawalPemilu mengundang tiap anggota masyarakat, para saksi TPS, para pengawas Pemilu, dan juga semua anggota panitia KPPS dan tim sukses partai / paslon untuk menyumbangkan foto C.HASIL-PPWP di setiap TPS yang mereka jaga.

Media Sosial

Kebijakan Privasi

Grup Kawal tidak pernah meminta data pribadi selain yang paling diperlukan untuk keamanan sistem, di mana:

  1. Hanya logged-in user yang bisa mengunggah foto.
  2. Data login hanya dipakai untuk mencegah spam / peretasan.
  3. Bergabung untuk jadi relawan unggah foto C.HASIL-PPWP #unggah-tulis-kirim.

PETA JALAN PENYELESAIAN PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN AGAMA RI

DASAR HUKUM

* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
* Peraturan   Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
* Surat Menteri PANRB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
* Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah

TINDAK LANJUT SURAT MENTERI PANRB
Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama telah menyampaikan Surat resmi kepada Menteri PANRB, yang pada pembahasannya disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

* Kementerian Agama telah menyelesaikan penanganan Tenaga Honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

* Kementerian Agama telah menyelesaikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Eks Tenaga Honorer Kategori II sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

* Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dengan menyelenggarakan fungsi agama dan fungsi pendidikan yang meliputi tugas-tugas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan

* Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Agama membutuhkan SDM Aparatur yang mendukung secara jumlah dan kualitas baik dari kalangan ASN maupun Non ASN

* Kebijakan Penyelesaian Tenaga Non ASN di instansi pemerintah, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana instansi pemerintah diberikan waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikannya

* Surat Menteri PANRB sebagaimana tersebut di atas menyebutkan pada poin nomor 4 huruf g, bahwa Pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan pada poin nomor 5 disebutkan, bahwa pada tanggal 28 November 2023 status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 jenis yaitu PNS dan PPPK

* Pelayanan dasar seperti bimbingan masyarakat agama yang ditugaskan kepada para Penyuluh Agama, pendidikan agama dan keagamaan yang ditugaskan kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik madrasah atau sekolah dan perguruan tinggi keagamaan, layanan KUA, dan sebagainya akan mengalami kendala yang sangat besar dan akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat

* Terdapat dosen dan guru yang telah mendapatkan sertifikasi pendidik namun dengan status Non ASN serta pegawai pada Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah akan terdampak dengan kebijakan ini

* Kementerian Agama akan melakukan pemetaan pegawai Non ASN sesuai dengan surat Menteri PANRB dan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ALUR PENYELESAIAN TENAGA NON ASN TIMELINE PENDATAAN NON ASN
1 Sept 2022 ; Rapat Koordinasi Pembahasan Pendataan Non ASN Kementerian Agama
1 – 2 Sept 2022 ; Penyampaian Data Admin Sistem Aplikasi Satuan Kerja
2 – 9 Sept 2022 ; Input data Pegawai Non ASN pada Sistem Aplikasi Kementerian Agama 10 Sept 2022 ; Import data Pegawai Non ASN pada Sistem Aplikasi BKN 11 – 30 Sept 2022 ; Pegawai Non ASN membuat akun pendaftaran dan melengkapi unggah data kelengkapan pada Sistem Aplikasi BKN
1 Okt 2022 ; Uji Publik hasil pendataan Pegawai Non ASN Seluruh Rangkaian Proses Pendataan Non ASN didampingi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

SYARAT PENDATAAN PEGAWAI NON ASN
Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah 1. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah
2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga
3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja
4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 5. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
1. Data Pegawai Non ASN akan dipublikasi dengan mekanisme uji publik untuk memastikan kebenaran data, sehingga data Pegawai Non ASN yang disampaikan wajib dipastikan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
2. Pimpinan Satuan Kerja wajib:  memastikan data Pegawai Non ASN yang disampaikan sesuai dengan ketentuan  membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melakukan pengawasan terhadap proses pendataan Pegawai Non ASN
3. Seluruh ASN Kementerian Agama wajib:  menjaga integritas dan profesionalitas dalam seluruh proses pendataan Pegawai Non ASN  memberikan pelayanan terbaik bagi Pegawai Non ASN dalam proses pendataan Pegawai Non ASN
4. Tidak boleh ada Pungutan Liar dan/atau Gratifikasi, seluruh Pegawai Non ASN akan diberikan saluran khusus laporan pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

HAL-HAL YANG PERLU DISAMPAIKAN
Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya bahwa Kementerian Agama melakukan Langkah-Langkah strategis untuk mendapatkan solusi terbaik bagi seluruh Pegawai Non ASN Kementerian Agama. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya agar mencari atau mendapatkan informasi dari saluran resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menyampaikan kepada Pegawai Non ASN di lingkungannya agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat/stakeholder terkait

 

PETA JALAN PENYELESAIAN PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN AGAMA RI
Peta Jalan Penyelesaian Pegawai Non ASN Kemenag

Sumber: https://www.hanapibani.com/2022/09/peta-jalan-penyelesaian-pegawai-non-asn-kemenag.html
Konten adalah milik dan hak cipta hanapibani.com

EMIS 4.0


Apakah madrasah harus menggunakan Emis 4.0? Ini Penjelasan dan Panduan Lengkapnya —

Madrasah wajib menggunakan aplikasi Emis terbaru yakni Emis 4.0. Sebagai aplikasi yang baru, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahului. Karenanya inilah hal-hal penting terkait dengan Emis 4.0 yang harus dipahami oleh pengguna Emis 4.0 baik operator (staf atau pengelola lembaga) dan kepala madrasah (Ketua Lembaga).

Hal-hal penting terkait Emis 4.0 ini Timsiap susun dalam bentuk tanya jawab. tentu untuk memudahkan para pembaca dalam memahami poin-poin yang terkandung di dalamnya.

Terbagi dalam tiga hal pokok yang terkait dengan (1) pertanyaan umum, (2) Kepala Lembaga (Kepala Madrasah), dan (3) Staf Lembaga (operator madrasah). Kesemuanya semoga memudahkan operator dan Kamad dalam mensukseskan Bulan Data Pendis. Bapak Ibu Operator Madrasah Silahkan Koordinasi dengan Tim tim emis 4.0

Pertanyaan Umum

Apakah madrasah harus menggunakan Emis 4.0?

Setelah tanggal 10 Mei 2021, pemutakhiran data RA dan Madrasah wajib menggunakan Emis 4.0 (Emis Baru). Aplikasi emis yang sebelumnya, Emis Online dan Aplikasi Feeder Emis (AFE) akan ditutup aksesnya.

Bagaimana proses migrasi data siswa dari Emis Lama ke Emis Baru?

Migrasi data siswa dari Emis Lama ke Emis Baru (Emis 4.0) dilakukan otomatis by system. Data siswa yang dimigrasi adalah hasil cut off tanggal 26 Maret 2021. Jadi data siswa yang diupdate setelah tanggal tersebut tidak akan ikut termigrasi.

Kenapa Data Guru tidak terisi?

Saat ini yang dilakukan proses migrasi adalah data siswa. Sedang untuk data guru dan tenaga kependidikan belum dilakukan migrasi data dari Emis Lama ke Emis 4.0. Kapan akan dilakukan migrasi data GTK? Tunggu informasi selanjutnya.

Kenapa menu Cetak BAP tidak muncul?

Di Emis 4.0 saat ini baru diaktifkan menu konfirmasi. Belum ada menu Berita Acara Pendataan (BAP). Apa yang dilakukan jika terjadi masalah selama proses pemutakhiran data di Emis 4.0?

Kepala Lembaga

Apa Tugas Kepala Lembaga?

Kepala Madrasah harus selalu melakukan cross check terhadap data yang diisi oleh operator. Karena itu di EMIS 4.0 ada akun Kamad yang berfungsi untuk mengontrol kualitas data. Dengan kata lain Kepala Madrasah tidak boleh hanya “pasrah bongkokan” kepada operator.

Apa yang dilakukan jika email yang didaftarkan kepala lembaga tidak aktif atau tidak bisa diakses?

BACA JUGA:   Surat Pemberitahuan Batas Waktu Pencairan/Aktivasi Rekening PIP Tahun 2020

Email kepala harus aktif dan bisa diakses karena sewaktu-waktu ada notifikasi ke email tersebut. Jika tidak dapat diakses atau tidak aktif silakan lakukan daftar ulang.

Adakah hal khusus yang harus dilakukan pengelola lembaga?

Selain mengawasi dan memverifikasi perubahan data (jika diperlukan), pengelola lembaga perlu untuk mempersiapkan Surat Tugas. Surat Tugas ini nantinya akan diupload di laman Emis 4.0

Bagaimana jika Kepala Madrasah mutasi ke madrasah lain?

Tidak ada fitur mutasi akun Kepala Madrasah. Sehingga jika terjadi pergantian Kepala Lembaga, harus melakukan pendaftaran ulang di madrasahnya yang baru.

Cara Registrasi Akun Emis untuk Kepala Madrasah

Operator Madrasah

Bagaimana jika terjadi perubahan operator di madrasah?

Jika terjadi perubahan operator, operator baru bisa menggunakan akun yang sebelumnya digunakan oleh opearator lama. Tetapi sangat disarankan untuk membuat akun operator baru dengan menggunakan email yang baru (berbeda). Sedangkan akun operator lama dapat dinonaktifkan. Hal ini untuk menghindari terjadi penyalahgunaan akun.

Apa fokus utama operator dalam pemutakhiran data kali ini?

Yang paling penting dan harus dilakukan, fokus utama operator dalam tahap awal pemutakhiran data siswa ini adalah melakukan merapikan data siswa, terutama terkait dengan perbaikan data-data pokok siswa.

Data Siswa

Apa peran Kartu Keluarga (KK) dalam pendataan Emis 4.0?

Basis data dan referensi data Emis 4.0 adalah Kartu Keluarga (KK). Sehingga data yang diinput harus sesuai dengan Kartu Keluarga.

Bagaimana jika ada data Nama Siswa yang berbeda antara KK dan Ijazah jenjang sebelumnya

Nama siswa yang diinput harus sesuai sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK). Jika berbeda dengan di Ijazah jenjang sebelumnya tetap menggunakan nama sebagaimana di dalam KK. Kecuali orang tua siswa telah melakukan perbaiakan atau perubahan nama di Kartu Keluarga sehingga sama dengan ijazah.

Apakah setiap siswa harus diupload dokumen Kartu Keluarga?

Jika terjadi perubahan atau perbaikan data pokok seperti nama siswa, orang tua, tempat tanggal lahir, NIK, wajib melakukan upload scan Kartu Keluarga. Namun jika perubahannya bukan data pokok seperti alamat, maka tidak perlu mengunggah KK. Perubahan data pokok selain mengupload KK harus melalui proses persetujuan admin Kabupaten/Kota.

BACA JUGA:   Video Tutorial EMIS Madrasah, Menuju release #1 EMIS

Kenapa tidak bisa melakukan perubahan data pokok siswa?

Untuk melakukan perubahan data pokok yang telah dikunci oleh sistem tidak bisa dilakukan via Emis 4.0. Perubahannya harus melalui laman VervalPD Kemdikbud

Apakah harus upload foto setiap siswa?

Upload foto siswa bersifat opsional, tidak wajib. Tetapi jika diupload tentu lebih baik.

Apakah data koordinat tempat tinggal siswa wajib diisi?

Data Siswa

Apa peran Kartu Keluarga dalam pendataan Emis 4.0?

Basis data dan referensi data Emis 4.0 adalah Kartu Keluarga (KK). Sehingga data yang diinput harus sesuai dengan Kartu Keluarga.

Bagaimana jika ada data Nama Siswa yang berbeda antara KK dan Ijazah jenjang sebelumnya

Nama siswa yang diinput harus sesuai sebagaimana yang tertulis dalam Kartu keluarga. Jika berbeda dengan di Ijazah jenjang sebelumnya tetap menggunakan nama sebagaimana di dalam KK. Kecuali orang tua siswa telah melakukan perbaiakan atau perubahan nama di Kartu keluarga sehingga sama dengan ijazah.

Apakah setiap siswa harus diupload dokumen Kartu Keluarga?

Jika terjadi perubahan atau perbaikan data pokok seperti nama siswa, orang tua, tempat tanggal lahir, NIK, wajib melakukan upload scan Kartu Keluarga. Namun jika perubahannya bukan data pokok seperti alamat, maka tidak perlu mengunggah KK. Perubahan data pokok selain mengupload KK harus melalui proses persetujuan admin Kabupaten/Kota.

Kenapa tidak bisa melakukan perubahan data pokok siswa?

Untuk melakukan perubahan data pokok yang telah dikunci oleh sistem tidak bisa dilakukan via Emis 4.0. Perubahannya harus melalui laman VervalPD Kemdikbud

Apakah harus upload foto setiap siswa?

Upload foto siswa bersifat opsional, tidak wajib. Tetapi jika diupload tentu lebih baik.

Apakah data koordinat tempat tinggal siswa wajib diisi?

Data koordinat alamat siswa bersifat opsional, tidak wajib. Tetapi jika diisi tentu lebih baik.

Apakah untuk data prestasi siswa harus mengunggal piagam penghargaan?

Upload penghargaan pada data prestasi siswa bersifat opsional, tidak wajib.

Bolehkan satu nomor telpon digunakan oleh dua siswa?

Sebaiknya nomor telpon setiap siswa berbeda. Jika terpaksa satu nomor telpon digunakan oleh lebih dari satu siswa (seperti kakak dan adik), sebaiknya diisikan dengan nomor berbeda milik saudara atau lainnya.

BACA JUGA:   Kemenag Ubah Skema Penyaluran BOS Madrasah Swasta Tahun 2021

Kenapa kolom alamat siswa ada yang bisa diklik (diisi) dan ada yang tidak?

Jika alamat tinggal siswa diisi dengan pilihan “Tinggal dengan orang tua”, maka kolom isian alamat siswa tidak akan bisa diisi karena otomatis akan sama dengan alamat orang tua. Namun jika memilih isian “Ikut dengan saudara/wali/lainnya” maka kolom alamat siswa harus diisi tersendiri.

Bagaimana jika data orang tua telah meninggal atau tidak diketahui?

Cukup klik pilihan “Meninggal/Tidak Diketahui”, nama tidak usah diisi.

Apakah filter data siswa dapat digunakan?

Emis 4.0 memiliki fitur filter data untuk mengurutkan (mengubah susunan) data siswa berdasarkan data terkecil atau sebaliknya terbesar. Hal ini untuk memudahkan operator dalam memeriksa data siswa. Caranya dengan mengklik judul kolom. Demikian juga untuk mengembalikan ke urutan (susunan) sebelumnya, cukup mengklik judul kolom kembali.

Apa yang dilakukan jika terjadi error sistem saat pengisian data?

Jika terjadi error saat pengisian data, coba lakukan langkah-langkah berikut:

Klik kanan pada laman Emis

Pilih “Inspect”

Terbuka laman Inspect di sisi kanan

Klik kolom “Network”. Jika tidak muncul, klik panah dobel terlebih dahulu hingga keluar pilihan Network

Klik Respon

Klik yang merah

Muncul penyebab errornya

Apakah alur mutasi sama seperti emis sebelumnnya?

Ada sedikit perbedaan. Di emis lama, mutasi harus diajukan oleh sekolah asal terlebih dahulu. Tetapi di Emis baru, pengajuan mutasi siswa antar madrasah bisa dilakukan oleh madrasah tujuan maupun madrasah asal.

Agar proses mutasi berhasil, kedua pihak (madrasah asal dan madrasah tujuan) harus sama-sama melakukan persetujuan mutasi.

Tutorial Lengkap Emis 4.0

Adakah tutorial yang menjelaskan pengoperasian Emis 4.0 secara lengkap?

Ada. Silakan unduh dengan mengklik tombol di bawah.

Unduh Tutorial Lengkap

Itulah beberapa hal penting terkait dengan pemutakhiran data di Emis 4.0. Memang bukan daftar lengkap tetapi setidaknya menjadi gambaran awal bagi operator madrasah dan Kepala Madrasah dalam melaksanakan pemutakhiran data melalui aplikasi Emis 4.0

Berikut Link EMIS 4.0

https://emis.kemenag.go.id